Wacana pemindahan ibukota oleh Presiden Jokowi masih hangat diperbincangkan. Palangkaraya adalah alternatif yang paling sering terdengar. Bung Karno, sang penggagas pertama, mempertimbangkan kota ini karena letaknya yang di tengah Pulau Kalimantan dan Kalimantan adalah pulau terbesar Indonesia yang terletak di tengah gugus NKRI.

Secara geologis, Palangkaraya tidak termasuk ring of fire, tidak memiliki gunung api aktif, bukan daerah gempa dan bebas tsunami.

Di tengah keunggulannya yang seolah anti-bencana, kota ini menyimpan sejarah kelam Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 32 wilayah Jakarta pada Agustus-November 2015 lalu tercatat sebagai salah satu kebakaran terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

Dampak dan kerugian mencakup di semua lini. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, bencana kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan menewaskan kurang lebih 19 orang.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dalam periode 29 Juni- 27 September 2015, sebanyak 44.871 orang terkena risiko asap. Dari angka itu, sebanyak 37.396 orang lainnya menderita ISPA, 656 orang menderita pneumonia, 1.702 orang terkena asma, 2.207 orang menderita penyakit mata, dan penyakit kulit sebanyak 2.911 orang.

Dampak terhadap ekonomi, laporan Bank Dunia mencatat total kerugian Indonesia akibat bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS atau dua kali dari rekonstruksi akibat tsunami di Aceh tahun 2004.



Penyebab Karhutla Tahun 2015

"Pembakaran" hutan gambut adalah faktor utama tragedi ini. 55% kebakaran terjadi pada hutan gambut yang notabene sangat pantang dibakar dan ilegal menurut hukum di Indonesia.

"Gambut berperan penting dalam menyerap 75% karbon di dunia. Lahan gambut tak boleh dibakar atau dikeringkan untuk dijadikan lahan perkebunan. Hal ini bisa memicu terjadinya karhutla." Ujar Zulfikar Muriyadi, Koor MRV REDD.

Mengapa Pembakaran Hutan Gambut Lebih Berbahaya?

Gambut adalah hamparan yang terbentuk dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal.

Pengeringan lahan gambut akan mempercepat pembusukan bahan organik yang melepaskan karbondioksida (CO2) dalam prosesnya. Bersama bahan organik yang membusuk, gambut pun menyusut. Lahan gambut kemudian dikeringkan lagi untuk mencegah air kembali membanjiri gambut. Proses pengeringan gambut yang terus berlangsung ini mengeluarkan emisi CO2 secara terus menerus dan membuat lahan gambut rentan terbakar.

Dalam video ini dijelaskan lebih rinci tentang pentingnya lahan gambut:




Siapa yang Bertanggung Jawab terhadap Kebakaran Hutan Gambut Tahun 2015

Kebakaran hutan bukanlah kasus yang hanya sekali terjadi, melainkan telah terjadi berulangkali. Mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab hanya akan berujung pada aksi saling tunjuk dan lempar tanggung jawab.

Salah satu organisasi lingkungan meminta tanggung jawab negara terkait asap. Di sisi lain, pihak koorporasi meminta Pemerintah tidak terpaku penindakan karena ada regulasi yang dapat menimbulkan multitafsir. Di sisi lainnya, masyarakat (netizen) menyerukan isu ini agar seluruh dunia mendengar, dan memperoleh hampir dari 2 juta Tweet dan menjadi trending of year tahun 2015.


Apa yang Harus Diubah dan Dikerjakan

Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil harusnya dapat saling terhubung untuk mendukung restorasi lahan gambut demi keberlangsungan ekonomi untuk masyarakat Indonesia dan perlindungan lingkungan.

Pantau Gambut sebagai wadah atau platform daring menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

Platform Pantau Gambut berfungsi sebagai sarana pemantauan kinerja pengelolaan dan restorasi gambut yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Fungsi sarana tersebut adalah:

• Sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antar organisasi anggota platform 

• Media pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan restorasi gambut baik yang dilakukan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil 

• Perangkat untuk menampilkan kegiatan organisasi masing-masing anggota sehubungan dengan pengelolaan, advokasi, dan restorasi lahan gambut

Dengan menggabungkan teknologi, data terbuka, dan jaringan masyarakat, masyarakat dapat memantau komitmen restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha.

Melalui analisis perkembangan serta kendala realisasi komitmen pelaku restorasi, diharapkan dapat tercipta gagasan yang dapat mendukung target restorasi gambut di tingkat nasional.